Demokrasi Pancasila adalah demokrasi
yang mengutamakan musyawarah mufakat tanpa oposisi
dalam doktrin Manipol USDEK disebut pula sebagai demokrasi terpimpin merupakan demokrasi
yang berada dibawah komando Pemimpin Besar Revolusi kemudian dalam
doktrin repelita
yang berada dibawah pimpinan komando Bapak Pembangunan arah rencana
pembangunan daripada suara terbanyak dalam setiap usaha pemecahan masalah atau
pengambilan keputusan,
terutama dalam lembaga-lembaga negara.[2] Prinsip dalam demokrasi Pancasila sedikit
berbeda dengan prinsip demokrasi secara universal.
Ciri demokrasi Pancasila:
pemerintah
dijalankan berdasarkan konstitusi
adanya
pemilu
secara berkesinambungan
adanya
peran-peran kelompok kepentingan
adanya
penghargaan atas HAM
serta perlindungan hak minoritas.
Demokrasi
Pancasila merupakan kompetisi berbagai ide dan cara untuk
menyelesaikan masalah.
Ide-ide
yang paling baik akan diterima, bukan berdasarkan suara terbanyak.
Demokrasi Pancasila merupakan demokrasi
konstitusional dengan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara
dan penyelengaraan pemerintahan berdasarkan konstitusi yaitu Undang-undang
Dasar 1945.
Sebagai demokrasi pancasila terikat dengan UUD 1945 dan pelaksanaannya harus
sesuai dengan UUD
1945. Prinsip pokok demokrasi Pancasila adalah
sebagai berikut:
1.Perlindungan terhadap hak
asasi manusia
2.Pengambilan keputusan atas dasar musyawarah
3.Peradilan yang merdeka berarti badan peradilan (kehakiman)
merupakan badan yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah
dan kekuasaan lain contoh Presiden, BPK, DPR
atau lainnya
4.adanya partai
politik dan organisasi sosial
politik karena berfungsi untuk menyalurkan aspirasi rakyat
5.Pelaksanaan Pemilihan
Umum
6.Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan
menurut Undang-Undang Dasar (pasal 1 ayat 2 UUD 1945)
7.Keseimbangan antara hak dan kewajiban
8.Pelaksanaan kebebasan yang bertanggung jawab secara
moral kepada Tuhan
YME, diri sendiri, masyarakat, dan negara ataupun orang lain
9.Menjunjung tinggi tujuan dan cita-cita nasional
10.Pemerintahan
berdasarkan hukum, dalam penjelasan UUD 1945 dikatakan:
a. Indonesia
ialah negara berdasarkan hukum (rechtstaat) dan tidak berdasarkan kekuasaan
belaka (machtstaat) b. Pemerintah berdasar atas sistem konstitusi
(hukum dasar) tidak bersifat absolutisme (kekuasaan tidak terbatas) c. Kekuasaan
yang tertinggi berada di tangan rakyat.
Tujuh Sendi Pokok
Dalam sistem pemerintahan demokrasi pancasila
terdapat tujuh sendi pokok yang menjadi landasan, yaitu:
1.
Indonesia
ialah negara yang berdasarkan hukum.
Seluruh tindakan apapun harus dilandasi oleh
hukum. Persamaan kedudukan dalam hukum bagi semua warga negara harus tercermin
di dalamnya.
2.
Indonesia
menganut sistem konstitsional
Pemerintah berdasarkan sistem konstitusional
(hukum dasar) dan tidak bersifat absolutisme (kekuasaan yang mutlak tidak
terbatas). Sistem konstitusional ini lebih menegaskan bahwa pemerintah dalam
melaksanakan tugasnya dikendalikan atau dibatasi oleh ketentuan konstitusi.
3.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) sebagai pemegang kekuasaan negara
yang tertinggi
Seperti telah disebutkan dalam pasal 1 ayat 2
UUD 1945 pada halaman terdahulu, bahwa (kekuasaan negara tertinggi) ada di
tangan rakyat dan dilakukan sepenuhnya oleh MPR. Dengan demikian, MPR adalah
lembaga negara tertinggi sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia.
Sebagai pemegang kekuasaan negara yang tertinggi MPR mempunyai tugas pokok,
yaitu:
Menetapkan
UUD;
Menetapkan
GBHN; dan
Memilih
dan mengangkat presiden dan wakil
presiden
Wewenang MPR, yaitu:
Membuat
putusan-putusan yang tidak dapat dibatalkan oleh lembaga
negara lain, seperti penetapan GBHN yang pelaksanaannya ditugaskan
kepada Presiden
Meminta
pertanggungjawaban presiden/mandataris mengenai pelaksanaan GBHN
Melaksanakan
pemilihan dan selanjutnya mengangkat Presiden dan Wakil Presiden
Mencabut
mandat dan memberhentikan
presiden dalam masa jabatannya apabila presiden/mandataris sungguh-sungguh
melanggar haluan negara dan UUD;
Mengubah
undang-undang.
4.
Presiden adalah penyelenggaraan pemerintah yang tertinggi di bawah Majelis
Permusyawaratan Rakyat (MPR)
Di bawah MPR, presiden ialah penyelenggara
pemerintah negara tertinggi. Presiden selain diangkat oleh majelis juga harus
tunduk dan bertanggung jawab kepada majelis. Presiden adalah Mandataris MPR
yang wajib menjalankan putusan-putusan MPR.
5.
Pengawasan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR)
Presiden tidak bertanggung jawab kepada DPR,
tetapi DPR mengawasi pelaksanaan mandat (kekuasaan pemerintah) yang dipegang
oleh presiden dan DPR harus saling bekerja sama dalam pembentukan undang-undang
termasuk APBN. Untuk
mengesahkan undang-undang, presiden harus mendapat persetujuan dari DPR. Hak
DPR di bidang legislatif ialah hak inisiatif, hak amandemen, dan hak budget. Hak DPR di bidang pengawasan meliputi:
Hak
tanya/bertanya kepada pemerintah
Hak
interpelasi, yaitu meminta penjelasan atau keterangan kepada pemerintah
Hak Mosi (percaya/tidak
percaya) kepada pemerintah
Hak
Angket, yaitu hak untuk menyelidiki sesuatu hal
Hak
Petisi, yaitu hak mengajukan
usul/saran kepada pemerintah.
6 Menteri
Negara adalah pembantu presiden, Menteri Negara tidak bertanggung jawab
kepada DPR
Presiden memiliki wewenang untuk mengangkat
dan memberhentikan menteri negara. Menteri ini tidak
bertanggung jawab kepada DPR, tetapi kepada presiden. Berdasarkan hal tersebut,
berarti sistem kabinet
kita adalah kabinet kepresidenan/presidensil. Kedudukan Menteri Negara bertanggung jawab
kepada presiden, tetapi mereka bukan pegawai tinggi biasa, menteri ini
menjalankan kekuasaan pemerintah dalam prakteknya berada di bawah koordinasi
presiden.
7
Kekuasaan Kepala Negara tidak tak terbatas
Kepala Negara tidak bertanggung jawab kepada
DPR, tetapi ia bukan diktator, artinya kekuasaan tidak tak terbatas. Ia harus
memperhatikan sungguh-sungguh suara DPR. Kedudukan DPR kuat karena tidak dapat
dibubarkan oleh presiden dan semua anggota DPR merangkap menjadi anggota MPR.
DPR sejajar dengan presiden.
Fungsi Demokrasi
Pancasila
Adapun fungsi demokrasi Pancasila adalah
sebagai berikut:
Menjamin
adanya keikutsertaan rakyat dalam kehidupan bernegara
Contohnya:
Ikut
menyukseskan Pemilu
Ikut
menyukseskan pembangunan
Ikut
duduk dalam badan perwakilan/permusyawaratan.
Menjamin
tetap tegaknya negara RI
Menjamin
tetap tegaknya negara kesatuan RI yang mempergunakan sistem konstitusional
Menjamin
tetap tegaknya hukum yang bersumber pada Pancasila
Menjamin
adanya hubungan yang selaras, serasi dan seimbang antara lembaga
negara
Menjamin
adanya pemerintahan yang bertanggung jawab,
Contohnya:
Presiden
adalah mandataris MPR,
Presiden
bertanggung jawab kepada MPR.
Demokrasi Deliberatif
Dalam pembukaan UUD 1945
alinea ke-4 dan sila ke-4 Pancasila, dirumuskan bahwa “Kerakyatan yang dipimpin
oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan”. Dengan demikian
berarti demokrasi Pancasila merupakan demokrasi deliberatif. Dalam demokrasi deliberatif terdapat tiga
prinsip utama:
1.prinsip deliberasi, artinya sebelum mengambil
keputusan perlu melakukan pertimbangan yang mendalam dengan semua pihak yang
terkait.
2.prinsip reasonableness, artinya dalam melakukan
pertimbangan bersama hendaknya ada kesediaan untuk memahami pihak lain, dan
argumentasi yang dilontarkan dapat dipertanggungjawabkan secara rasional.
3.prinsip kebebasan dan kesetaraan kedudukan, artinya
semua pihak yang terkait memiliki peluang yang sama dan memiliki kebebasan
dalam menyampaikan pikiran, pertimbangan, dan gagasannya secara terbuka serta
kesediaan untuk mendengarkan.
Demokrasi yang deliberatif diperlukan untuk
menyatukan berbagai kepentingan yang timbul dalam masyarakat Indonesia
yang heterogen. Jadi setiap kebijakan publik hendaknya lahir dari musyawarah
bukan dipaksakan. Deliberasi dilakukan untuk mencapai resolusi atas terjadinya
konflik kepentingan. Maka diperlukan suatu proses yang fair demi memperoleh
dukungan mayoritas atas sebuah kebijakan publik demi suatu ketertiban sosial
dan stabilitas nasional.
Demokrasi Pancasila dalam
Beberapa Bidang
Bidang ekonomi
Demokrasi Pancasila menuntut rakyat menjadi
subjek dalam pembangunan ekonomi.
Pemerintah
memberikan peluang bagi terwujudnya hak-hak ekonomi rakyat dengan menjamin
tegaknya prinsip keadilan sosial sehingga segala bentuk hegemoni
kekayaan alam atau sumber-sumber ekonomi harus ditolak agar semua rakyat
memiliki kesempatan yang sama dalam penggunaan kekayaan negara.
dalam implikasi pernah diwujudkan dalam Program ekonomi
banteng tahun 1950, Sumitro plan tahun 1951, Rencana lima tahun
pertama tahun 1955 s.d. tahun 1960, Rencana delapan tahun
dan terakhir dalam Repelita kesemuanya malah menyuburkan korupsi dan
merusaknya sarana produksi.Hal ini ditujukan untuk mencapai masyarakat yang
adil dan makmur sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 dan sila ke-5 Pancasila.Maka
secara kongkrit, rakyat berperan melalui wakil-wakil rakyat di parlemen dalam
menentukan kebijakan ekonomi.
Bidang
kebudayaan nasional
Demokrasi Pancasila menjamin adanya
fasilitasi dari pihak pemerintah agar keunikan dan kemajemukan budaya Indonesia
dapat tetap dipertahankan dan ditumbuhkembangkan sehingga kekayaan nilai-nilai
yang terkandung di dalamnya dapat terpelihara dengan baik. Terdapat penolakan
terhadap uniformitas budaya dan pemerintah menciptakan peluang bagi
berkembangnya budaya lokal sehingga identitas suatu komunitas mendapat
pengakuan dan penghargaan. DIKUTIP DARI :http://id.wikipedia.org/wiki/Demokrasi_Pancasila
ILMU IPA (BIOLOGI)
Ranka
manusia
Sistem Rangka
Manusia- Coba perhatikan Gambar! Tubuh dapat mempunyai konstruksi yang
sedemikian rupa karena adanya kerangka yang membentuknya. Kita juga dapat
berdiri tegak karena ada kerangka. Keadaan ini merupakan hasil arsitektur yang
sempurna dari penciptanya, yaitu Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, kita
wajib mensyukuri karunia Tuhan ini. Pada dasarnya kerangka manusia
dikelompokkan menjadi dua, yaitu sebagai berikut. 1.RANKA AKSIAL 2. Rangka Apendikuler
Rangka apendikuler merupakan rangka yang tersusun dari tulang-tulang bahu,
tulang panggul, dan tulang anggota gerak atas dan bawah. a. Tulang Bahu. Tulang bahu terdiri atas dua bagian. 1) Tulang belikat (skapula)
Tulang belikat berjumlah 2 buah yang berbentuk segibagu dan taju paruh gagak.
2) Tulang selangka (klavikula)
Tulang selangka berjumlah 2 buah. Tulang selangka berbentuk seperti huruf s.
Ujung yang satu melekat pada tulang dada sedangkan ujung yang lain berakhir
pada ujung bahu. Tulang selangka menjadi penghubung antara gelang bahu dan
rangka tubuh.
b. Tulang Panggul
(Pelvis). Tulang panggul
terdiri atas tiga bagian.
1) tulang usus (ileum) berjumlah 2 buah,
2) tulang duduk (iskhium) berjumlah 2 buah,
3) tulang kemaluan berjumlah 2 buah.
c. Tulang Anggota Gerak Atas
Tulang-tulang
penyusun anggota gerak atas, antara lain seperti berikut.
1) Tulang lengan atas
(humerus)
Tulang lengan atas (humerus) berjumlah 2 buah. Tulang ini merupakan tulang
terpanjang dari anggota atas. Tulang humerus sebelah atas bundar tetapi semakin
ke bawah menjadi lebih pipih, sedangkan ujung bawahnya lebar dan agak pipih.
Pada bagian paling bawah terdapat permukaan sendi yang dibentuk bersama tulang
lengan bawah.
2) Tulang hasta (ulna)
Tulang hasta (ulna) berjumlah 2 buah. Tulang-tulang ini berbentuk pipa
dengan ujung yang kuat dan tebal. Batang tulang hasta mendekati ujung bawah
makin kecil. Fungsinya memberi kaitan kepada otot yang mengendalikan gerakan
dari pergelangan tangan dan jari. Ujung bawah tulang hasta kecil dibandingkan
dengan ujung atasnya.
3) Tulang pengumpil (radius)
Tulang pengumpil (radius) berjumlah 2 buah. Tulang pengumpil (radius)
merupakan tulang pipa dengan sebuah batang dan dua ujung serta lebih pendek
daripada tulang hasta.
4) Tulang pergelangan
tangan (karpal)
Tulang pergelangan tangan (karpal) berjumlah 2 kali 8 buah.
5) Tulang tapak
tangan (metakarpal)
Tulang tapak tangan (metakarpal) berjumlah 2 kali 5 buah tulang.
6) Tulang jari-jari (phalanges)
Tulang jari-jari (phalanges) berjumlah 2 kali 14 ruas jari.
d. Tulang Anggota
Gerak Bawah
Tulang anggota gerak bawah tersusun dari bagian-bagian berikut. 1) Tulang paha (femur)
Tulang paha (femur) berjumlah 2 buah. Tulang paha (femur)
merupakan tulang terpanjang dari tubuh, yang berupa tulang pipa dan mempunyai
sebuah batang dan dua ujung. 2) Tulang tempurung lutut (patela)
Tulang tempurung lutut (patela) berjumlah 2 buah. Tulang tempurung lutut
(patela) terletak di depan sendi lutut, tetapi tidak ikut serta di
dalamnya. 3) Tulang betis (fibula)
Tulang betis (fibula) berjumlah 2 buah. Tulang ini merupakan tulang pipa
dengan sebuah batang dan dua ujung. Tulang betis adalah tulang sebelah lateral
tungkai bawah. 4) Tulang kering (tibia)
Tulang kering (tibia) berjumlah 2 buah. Tulang kering (tibia) ini
merupakan kerangka yang utama dari tungkai bawah dan terletak medial dari
tulang betis. Tulang kering merupakan tulang pipa dengan sebuah batang dan dua
kali ujung. 5) Tulang pergelangan kaki (tarsal)
Tulang pergelangan kaki (tarsal) berjumlah 2 kali 7 buah. 6) Tulang tapak kaki (metatarsal)
Tulang tapak kaki (metatarsal) berjumlah 2 kali 5 buah tulang. 7) Tulang jari kaki (phalanges)
rangka apendikuler
Untuk memahami
tentang letak dan bentuk tulang-tulang tersebut, perhatikan gambar model rangka
manusia pada Gambar ! Bandingkan gambar itu dengan model kerangka manusia di
laboratorium biologi sekolah Anda! Tunjukkan bagian-bagian seperti pada gambar
di samping. Untuk lebih memahami struktur rangka perhatikan baik-baik struktur
rangka dibawah ini!
0 komentar:
Posting Komentar